Hoaks atau berita palsu semakin marak di era digital ini. Seiring dengan perkembangan teknologi, informasi tidak terkendali dan bisa menyesatkan masyarakat. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam mengawasi kabar akurat dan mengatasi hoaks sangatlah penting.
Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari berita palsu. “Pemerintah harus proaktif dalam mengawasi dan menindak hoaks yang beredar di masyarakat. Kita harus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan informasi yang disebarkan adalah benar dan akurat,” ujarnya.
Pemerintah juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara membedakan berita yang benar dan hoaks. Hal ini sejalan dengan pendapat Direktur Eksekutif Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ocky Karna Radjasa, yang mengatakan bahwa pendidikan masyarakat tentang literasi informasi sangat penting untuk melawan hoaks.
Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dengan begitu, masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan tidak mudah terpengaruh oleh hoaks yang beredar.
Menurut Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Widodo Muktiyo, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hoaks, seperti melalui program literasi digital dan pelatihan bagi jurnalis dan pegiat media sosial. Namun, ia juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam memerangi hoaks.
Dengan demikian, peran pemerintah dalam mengawasi kabar akurat dan mengatasi hoaks merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan kedamaian masyarakat. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk tidak menyebarkan hoaks dan selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Semoga dengan upaya bersama, kita dapat melawan hoaks dan menciptakan informasi yang benar dan akurat untuk kebaikan bersama.